NADIKABAR.COM — Kementerian Agama (Kemenag) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TBC) yang nantinya bakal terintegrasi dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah pemeriksaan TBC, karena deteksi sejak awal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Ini sesuai dengan kaidah fikih, bahaya harus dihilangkan,” ujar Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Pesantren Kemenag Arsad Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Persiapan program pesantren bebas TBC ini dibahas oleh tiga kementerian yakni Kemenag, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Program Pesantren Bebas Tuberkulosis ini rencananya akan diluncurkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 4 November 2026.
Arsad mengatakan rapat koordinasi difokuskan pada pematangan pembagian tugas, kesiapan pendataan santri sebagai sasaran pemeriksaan, dukungan tenaga kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi kegiatan.
Sebagai lembaga pendidikan berasrama, menurutnya, pesantren membutuhkan dukungan layanan kesehatan yang memadai agar santri dapat belajar dan beraktivitas dalam lingkungan yang sehat dan aman.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan langkah nyata untuk mendeteksi, mengobati, dan menghilangkan ancaman bahaya penyakit tersebut dari tengah masyarakat.
“Kami berharap layanan CKG dapat memperluas akses santri terhadap pemeriksaan kesehatan,” kata Arsad.
Nantinya Kemenag akan mengoordinasikan persiapan bersama pihak pesantren, melakukan pendataan santri sebagai sasaran penerima manfaat, serta memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan.
Kemenkes menyiapkan aspek teknis pelayanan medis, mulai dari mobilisasi tenaga kesehatan, penyediaan peralatan medis, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga perlindungan privasi data medis santri.
Kemendagri bersama pemerintah daerah (pemda) mendukung koordinasi lintas perangkat daerah dan Dinas Kesehatan. Dukungan ini diperlukan untuk memastikan kesiapan pemda serta menyelaraskan pelaksanaan program dengan kebutuhan di lapangan.
Ia berharap Program Pesantren Bebas TBC dapat memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini tuberkulosis, sekaligus meningkatkan akses santri terhadap layanan kesehatan melalui CKG.
“Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang bersih, sehat, dan kondusif bagi proses pendidikan,” katanya.
