Selain angkutan bahan pokok dan barang penting, Kemendag mengusulkan agar kendaraan pengangkut barang untuk kepentingan ekspor turut dipertimbangkan masuk dalam kategori pengecualian pembatasan.
Menurut Iqbal, kelancaran angkutan barang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung kegiatan perdagangan dan pemenuhan komitmen ekspor Indonesia.
"Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga, kebijakan pembatasan angkutan barang dapat disusun secara proporsional dengan tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas, kelancaran distribusi barang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan," katanya.
Iqbal menyebut ada empat langkah yang dapat dipertimbangkan kementerian dan lembaga terkait agar pembatasan angkutan barang tidak menghambat distribusi selama Nataru.
Pertama, mengoptimalkan moda transportasi alternatif, seperti kereta api melalui layanan KA Logistik dan kapal Ro-Ro. Moda tersebut dapat digunakan terutama pada jalur distribusi utama yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi untuk mengurangi beban angkutan barang di jalan raya.
Kedua, menyiapkan rute alternatif bagi angkutan barang dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, muatan, kondisi jalan, dan kepadatan lalu lintas. Dengan begitu, distribusi logistik dapat tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di jalur utama.
