Ketiga, mengatur waktu operasional bagi angkutan barang yang tidak masuk kategori pengecualian. Kemendag mengusulkan kendaraan tertentu dapat beroperasi pada jam dengan mobilitas masyarakat yang relatif rendah, misalnya pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan keselamatan perjalanan.
Keempat, memberikan pengecualian terbatas bagi angkutan barang yang membawa komoditas kebutuhan masyarakat. Kendaraan tersebut dapat diwajibkan membawa dokumen muatan atau surat jalan yang bisa diverifikasi.
"Pada prinsipnya, kami menginginkan agar kebijakan pembatasan angkutan barang tidak menjadi hambatan bagi distribusi logistik nasional. Kelancaran lalu lintas dan kelancaran pasokan barang kepada masyarakat harus dapat dijaga secara bersamaan, sehingga masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan aman, nyaman, dan tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Muhammad Mufti Mubarok, meminta pemerintah mempertimbangkan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai salah satu komoditas kebutuhan dasar masyarakat dalam kebijakan pembatasan kendaraan selama Nataru.
Menurutnya, kendaraan pengangkut AMDK perlu mendapat pengecualian atau skema operasional khusus apabila pembatasan berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan.
"Air minum merupakan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kebijakan transportasi dan distribusi perlu dirancang secara seimbang agar keselamatan lalu lintas tetap terjaga tanpa mengorbankan hak konsumen untuk mendapatkan air minum," pungkasnya.
