NADIKABAR.COM — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan sejumlah pengaturan angkutan barang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Salah satunya, memberikan kesempatan bagi kendaraan angkutan barang tertentu untuk beroperasi pada malam hari agar distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, pihaknya mendukung pengaturan lalu lintas selama Nataru untuk menjaga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak menghambat distribusi barang, terutama barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
"Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar lalu lintas selama libur Nataru berjalan baik dan kelancaran pasokan barang kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Iqbal berharap daftar barang yang dikecualikan dari pembatasan angkutan selama Nataru dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, selain komoditas yang sudah ditetapkan, barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya perlu dipertimbangkan berdasarkan karakteristik distribusinya.
Beberapa komoditas pangan, misalnya, mudah rusak atau memiliki masa simpan terbatas. Komoditas tersebut membutuhkan kelancaran pengangkutan agar kualitas dan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta harga tetap terjangkau.
"Dengan demikian, kami berharap pengaturan pengecualian dapat mempertimbangkan karakteristik komoditas, urgensi kebutuhan masyarakat, serta kepentingan kelancaran perdagangan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama periode Nataru," ungkapnya.
Kemendag juga akan memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pemantauan dilakukan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi gangguan distribusi.
Selain angkutan bahan pokok dan barang penting, Kemendag mengusulkan agar kendaraan pengangkut barang untuk kepentingan ekspor turut dipertimbangkan masuk dalam kategori pengecualian pembatasan.
Menurut Iqbal, kelancaran angkutan barang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung kegiatan perdagangan dan pemenuhan komitmen ekspor Indonesia.
"Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga, kebijakan pembatasan angkutan barang dapat disusun secara proporsional dengan tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas, kelancaran distribusi barang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan," katanya.
Iqbal menyebut ada empat langkah yang dapat dipertimbangkan kementerian dan lembaga terkait agar pembatasan angkutan barang tidak menghambat distribusi selama Nataru.
Pertama, mengoptimalkan moda transportasi alternatif, seperti kereta api melalui layanan KA Logistik dan kapal Ro-Ro. Moda tersebut dapat digunakan terutama pada jalur distribusi utama yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi untuk mengurangi beban angkutan barang di jalan raya.
Kedua, menyiapkan rute alternatif bagi angkutan barang dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, muatan, kondisi jalan, dan kepadatan lalu lintas. Dengan begitu, distribusi logistik dapat tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di jalur utama.
Ketiga, mengatur waktu operasional bagi angkutan barang yang tidak masuk kategori pengecualian. Kemendag mengusulkan kendaraan tertentu dapat beroperasi pada jam dengan mobilitas masyarakat yang relatif rendah, misalnya pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan keselamatan perjalanan.
Keempat, memberikan pengecualian terbatas bagi angkutan barang yang membawa komoditas kebutuhan masyarakat. Kendaraan tersebut dapat diwajibkan membawa dokumen muatan atau surat jalan yang bisa diverifikasi.
"Pada prinsipnya, kami menginginkan agar kebijakan pembatasan angkutan barang tidak menjadi hambatan bagi distribusi logistik nasional. Kelancaran lalu lintas dan kelancaran pasokan barang kepada masyarakat harus dapat dijaga secara bersamaan, sehingga masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan aman, nyaman, dan tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Muhammad Mufti Mubarok, meminta pemerintah mempertimbangkan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai salah satu komoditas kebutuhan dasar masyarakat dalam kebijakan pembatasan kendaraan selama Nataru.
Menurutnya, kendaraan pengangkut AMDK perlu mendapat pengecualian atau skema operasional khusus apabila pembatasan berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan.
"Air minum merupakan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kebijakan transportasi dan distribusi perlu dirancang secara seimbang agar keselamatan lalu lintas tetap terjaga tanpa mengorbankan hak konsumen untuk mendapatkan air minum," pungkasnya.
