NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri menegaskan keterlibatan masyarakat maupun petugas lapangan sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) bersifat sukarela, tanpa insentif negara, dan seluruh proses pendataan bantuan sosial (bansos) dipastikan gratis tanpa pungutan liar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam konferensi pers setelah rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu, meminta media massa ikut mendisiplinkan informasi kepada publik agar warga tidak tertipu praktik oknum tidak bertanggung jawab.
"Tolong bantu media sampaikan bahwa kegiatan untuk pemutakhiran data bansos dan perlindungan sosial ini adalah gratis! Tidak ada biaya apapun," kata dia.
Tito menjelaskan agen Perlinsos, yang terdiri atas unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Posyandu, hingga sukarelawan masyarakat hanya dibekali pelatihan singkat penggunaan aplikasi berbasis pengenalan wajah atau face recognition selama 2-3 jam.
Namun, dia memastikan agen tidak memiliki wewenang untuk menentukan kelayakan calon penerima bansos atau menjanjikan kelolosan bantuan dengan imbalan uang sebagaimana yang ditegaskan oleh Menteri Sosial dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan.
Status kelayakan penerima bantuan ditentukan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang secara otomatis mencocokkan identitas warga dengan basis data kependudukan Dukcapil serta data kepemilikan aset dari Kementerian ATR/BPN dan Polri.
"Penerima belum tentu lolos hanya karena terdata oleh agen, karena AI yang menentukan berdasarkan integrasi data kepemilikan rumah, tanah atau kendaraan. Jadi, kalau ada agen yang mengaku-ngaku bisa meloloskan lalu meminta uang, itu pungutan liar dan langsung laporkan untuk ditangkap," tegas Tito.
Kemendagri menyampaikan bahwa integrasi data biometrik dan AI dalam upaya digitalisasi bansos ini akan menyempurnakan serta melengkapi desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk memfasilitasi mekanisme usul-sanggah bagi warga yang terdampak bencana alam.
"Di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara (yang dilanda bencana banjir-longsor) juga jadi wilayah sasaran digitalisasi agen Perlinsos ini," ujarnya
