NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong transformasi penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari evaluasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Cheka Virgowansyah menyampaikan penilaian kinerja yang selama ini cenderung bertumpu pada aktivitas administratif perlu diarahkan pada capaian hasil (outcome) dan tingkat kepuasan layanan publik.
Cheka menjelaskan evaluasi tata laksana dan kebijakan TPP perlu dilakukan untuk menyesuaikan mekanisme kerja birokrasi dengan tuntutan pelayanan publik saat ini. Menurutnya, skema pemberian TPP perlu dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah.
"Ini by law di Undang-Undang 23 [tentang Pemerintahan Daerah], termasuk skema kita. Apakah kemudian tata laksananya kita, TPP kita, sudah mengarah ke tiga tujuan ini atau belum. Nanti kita lihat, kita coba exercise korelasi TPP dengan tujuan-tujuan ini," ujar Cheka dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Ketatalaksanaan dan Kebijakan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (30/10).
