"Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tidak kurang dari 75.265 desa, dan budaya yang sangat besar, pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta," ujarnya.
"Kami di Kementerian Desa berkepentingan agar dana CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan, BUMN, BUMD maupun swasta, dapat dikontribusikan bagi pembangunan dan pengembangan desa. Itu kepentingan kami, supaya semua berpartisipasi aktif membangun bangsa melalui pembangunan desa," tegas Ahmad. Menurutnya peran serta pihak swasta atau BUMN dalam pembangunan desa melalui skema CSR ini tidak hanya menguntungkan para warga setempat, namun dalam jangka panjang juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang terlibat itu sendiri.
"CSR yang terarah dan berkelanjutan, banyak desa yang telah merasakan manfaatnya melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan desa UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat," papar Ahmad.
"Kalau usahanya maju, daya beli meningkat. Kalau daya beli meningkat, ya supply-demand meningkat. Jadi tugas kita ini bagaimana meningkatkan daya beli dan untuk itu masyarakat desa harus dilibatkan oleh semua pelaku-pelaku usaha termasuk pemberian CSR," jelasnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF), Sudarmanto, menyampaikan saat ini mayoritas program CSR di kawasan pedesaan yang dilakukan para perusahaan yang tergabung dalam ISSF sudah sejalan dengan arah kerja pilar agenda nasional milik Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6.
"Disampaikan oleh Pak Wamen tadi bahwa semua program terkolaborasi menjadi satu. Kita masuk ke poin Asta Cita keenam, di mana ISSF sebagai koordinator teman-teman dari perusahaan untuk berkontribusi," tutur Sudarmanto.
