NADIKABAR.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan pentingnya penguatan kebijakan dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang responsif terhadap perubahan iklim guna melindungi perkembangan dan kesejahteraan anak dari dampak perubahan lingkungan yang semakin kompleks.
“Dua jawaban menjadi inti dari forum ini. Yang pertama adalah kebijakan dan layanan yang responsif terhadap iklim, dan yang kedua adalah pembiayaan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik,” kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen Suharti secara daring dalam gelaran 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development (ECD) di Jakarta Pusat pada Selasa.
Ia mengatakan anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama ketika menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan, seperti degradasi lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat memengaruhi kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan, proses pembelajaran, hingga akses anak terhadap layanan dasar yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang mereka.
Menurut Suharti, dampak berbagai tantangan tersebut tidak dirasakan secara merata. Anak-anak dan keluarga yang hidup dalam kondisi rentan berpotensi menghadapi risiko lebih besar sehingga membutuhkan kebijakan dan layanan yang mampu merespons kebutuhan mereka.
Oleh karena itu, ia menekankan penguatan sistem PAUD perlu disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan perubahan iklim serta pembiayaan yang berkelanjutan untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya koordinasi sumber daya lintas sektor agar investasi pendidikan anak usia dini selaras dengan prioritas nasional, sekaligus mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim, inklusi, dan kesejahteraan anak serta keluarga.
“Ini berarti memastikan bahwa sumber daya dikoordinasikan di berbagai sektor, selaras dengan prioritas nasional, dan semakin responsif terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, ketahanan, inklusi, dan juga kesejahteraan anak-anak dan keluarga,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, Suharti mengatakan pihaknya terus membangun fondasi yang kuat bagi pendidikan anak melalui sejumlah inisiatif kebijakan, termasuk pelaksanaan wajib pendidikan prasekolah selama satu tahun sebagai bagian dari prioritas wajib belajar (wajar) 13 tahun.
Kemendikdasmen, lanjutnya, juga menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan, termasuk bagi PAUD guna memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai.
Selain itu, ia mengatakan Kemendikdasmen juga memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau anak-anak pada jenjang PAUD.
Pada kesempatan itu, Suharti juga menyampaikan bahwa upaya mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam layanan PAUD membutuhkan pembelajaran dan pertukaran pengalaman antarnegara.
Untuk itu, ia mengapresiasi forum pembelajaran yang berlangsung selama tiga hari tersebut karena akan membahas keterkaitan pengembangan anak usia dini dengan perubahan iklim, pembiayaan PAUD, serta peluang dan risiko pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknologi digital dalam pendidikan anak usia dini.
Suharti menilai forum tersebut dapat menjadi platform regional bagi kampanye Act for Early Years, yang menyoroti inovasi negara-negara dalam pembiayaan PAUD dan mendorong peningkatan investasi bagi anak usia dini.
“Bersama-sama, kita memiliki satu tujuan, yaitu memberikan setiap anak di wilayah kita kesempatan yang kuat dan adil dalam hidup,” katanya.
