"Secara umum, kesiapan reformasi JKN di tingkat rumah sakit sudah terbentuk, namun masih memerlukan penguatan pada penyempurnaan standar KRIS, penataan rujukan, dan optimalisasi sistem digital iDRG," tambah dia.
Peneliti Divisi Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan Atmi Roseva mengatakan BPJS selaku operator siap menyelaraskan integrasi sistem aplikasi antara Pemda, Kemenkes, dan BPJS guna menciptakan layanan yang efisien.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menilai program ini sebagai momentum emas bagi Sumatera Selatan untuk mengakselerasi dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan medis.
Deru pun berpesan agar seluruh pihak bersikap transparan selama mengevaluasi pelaksanaan di lapangan.
“Jangan menutup-nutupi apapun, baik kekurangan maupun kelebihannya. Ini penting agar kita bisa melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt Bupati Muara Enim, Sumarni, menyatakan kesiapan penuh wilayahnya. Ia berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel guna mengatasi sejumlah kendala teknis, termasuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan penyesuaian infrastruktur rumah sakit agar sejalan dengan standar nasional.
