NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyarankan para pemerintah daerah (pemda) menggandeng pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mencontohkan yang dilakukan pemda di Madiun dalam membangun lampu jalan.
"Contoh ada di Madiun tentang lampu jalan ya. Lampu jalan itu kan sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ketika misalnya dia ingin membangun, dia bisa kerja sama dengan badan usaha swasta," ujarnya dalam acara Senator Menyapa episode kedua bertema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal', Kamis (12/11).
Ia mengatakan badan usaha swasta menjadi pihak yang membangun tiang-tiang lampu tersebut beserta pemasangan lampunya.
Setelah itu, badan usaha swasta tersebut akan dibayar pemda melalui pendapatan yang mereka kantongi dari pajak penerangan jalan.
"Kemudian pemerintah daerah membayarkan kepada badan usaha tersebut melalui pajak penerangan jalan yang dibayarkan langsung kepada badan usaha tersebut selama jangka waktu tertentu," ujar Nufransa.
Dengan kerja sama antara pemda dan pihak swasta, Nufransa mengatakan masyarakat bisa diuntungkan karena dapat menikmati fasilitas yang memadai. Di saat yang sama, badan usaha swasta terkait juga bisa tetap berkembang.
Selain menggandeng swasta, Nufransa mengatakan Kemenkeu juga meyiapkan opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman dari BUMN yang berada di bawah naungan mereka, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PMII).
Senator Menyapa episode dua membahas seputar Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Instrumen ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer lainnya. Persoalan yang terus mengemuka meliputi kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah.
Sejumlah pembicara yang akan hadir adalah Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Senator Menyapa Episode II dapat disaksikan melalui NadiKabar.com TV, YouTube NadiKabar.com, dan live streaming di NadiKabar.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.
