Mandat transisi energi dalam kementerian koordinator baru ini juga sangat relevan. Hilirisasi membutuhkan energi dalam jumlah besar. Apabila seluruh pertumbuhan industri bergantung pada energi fosil, produk Indonesia dapat menghadapi tekanan dari pasar internasional yang mulai menerapkan standar emisi dan mekanisme perdagangan karbon.
Karena itu, kawasan hilirisasi perlu dihubungkan dengan pembangunan energi terbarukan, jaringan transmisi, pembangkit rendah emisi, serta teknologi penyimpanan energi. Transisi energi bukan agenda yang bertentangan dengan industrialisasi. Energi bersih justru dapat menjadi sumber daya saing baru bagi produk Indonesia.
Aspek lingkungan dan sosial juga tidak boleh ditempatkan sebagai urusan tambahan. Setiap proyek harus memiliki standar pengelolaan limbah, reklamasi, penggunaan air, keselamatan kerja, dan perlindungan masyarakat sekitar. Hilirisasi yang meningkatkan ekspor tetapi meninggalkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial tidak dapat disebut sebagai keberhasilan pembangunan.
Langkah Presiden Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menunjukkan keberanian menyesuaikan arsitektur pemerintahan dengan kebutuhan pembangunan. Penunjukan Bahlil sebagai Menteri Koordinator memberikan harapan bahwa berbagai agenda yang selama ini tersebar dapat dikendalikan dalam satu arah kebijakan.
Keberhasilan kementerian koordinator baru ini pada akhirnya akan ditentukan oleh hasilnya. Indonesia membutuhkan proyek yang selesai tepat waktu, industri yang semakin dalam, tenaga kerja yang semakin terampil, energi yang semakin bersih, dan nilai tambah yang benar-benar tinggal di dalam negeri.
Hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah. Hilirisasi adalah proses mengubah kekayaan alam menjadi kemampuan industri, teknologi, pekerjaan, dan kesejahteraan. Jika koordinasi baru ini berjalan efektif, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok sumber daya dunia, tetapi tumbuh sebagai kekuatan industri yang menentukan masa depannya sendiri.
Anthony Leong, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS)
