NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama UN Women memperkuat peran perempuan di Provinsi Aceh dalam pengurangan risiko bencana.
"Edukasi kebencanaan terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk perempuan dan anak merupakan bagian tak terpisahkan dalam memperkuat literasi bencana," kata Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo di Banda Aceh, Kamis.
Di sela-sela diskusi serta peluncuran film dokumenter dengan tema “Meneruskan Warisan Perjuangan Aceh: Kepemimpinan Perempuan untuk Perdamaian, Aksi Kemanusiaan, dan Aceh yang Tangguh”, ia menjelaskan keterlibatan dan kepemimpinan perempuan sangat penting dalam menjaga perdamaian dan memperkuat ketangguhan daerah.
"Perempuan dan anak dapat berperan aktif sebagai agen pengurangan risiko bencana atau mitigator di seluruh Indonesia termasuk Propinsi Aceh,” kata Asdep Andre Notohamijoyo.
Menurut dia literasi bencana kepada semua komponen termasuk di dalamnya anak dan perempuan menjadi penyangga utama dalam prinsip Kita Tangguh dari Kemenko PMK.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat kesadaran, kemitraan, dan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan.
“Kita berharap lewat kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi praktis bagi pencegahan konflik, kesiapsiagaan bencana, respons kemanusiaan, dan pemulihan yang inklusif, termasuk melalui program KITA TANGGUH dan mekanisme terkait lainnya di Aceh,” katanya.
Dalam acara tersebut menampilkan film “Inong Peudame” sebagai materi advokasi agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan serta pembelajaran lintas generasi.
Kegiatan tersebut mengedepankan dialog antara perempuan pembangun perdamaian, masyarakat sipil, generasi muda, serta Pemerintah di tingkat nasional dan daerah mengenai pembelajaran dari Aceh dalam menjaga perdamaian, mengatasi dampak konflik lintas generasi.
Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat pelaksanaan serta pelokalan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial atau (RAN P3AKS) Generasi III.
Wakil dari UN Women, Yulies menambahkan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk menghubungkan program atau kebijakan tingkat nasional dengan pelokalan dan implementasinya di daerah seperti: RAN P3AKS Generasi III, KITA TANGGUH dan pemulihan pascabencana.
Menurut dia program tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dan guna memperkuat peran perempuan dan anak dalam pengurangan risiko bencana dan konflik sosial di Aceh.
