Secara rinci, kontribusi sebesar Rp592,89 triliun itu terdiri atas peningkatan penjualan senilai Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp38,30 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun.
"Sebetulnya dengan kita keluarkan HGBT kan berarti ada kekurangan penerimaan negara. Ini kalau kita hitung ya ini menjadi lima kali lipat efeknya dari terjadinya pengurangan penerimaan negara," ujar Bimo.
Selain itu, Bimo menegaskan pemerintah terus mendorong kebijakan HGBT yang pro terhadap industri mengingat kepastian pasokan dan harga gas sangat krusial bagi sektor industri sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas bumi.
Dalam regulasi tersebut, Kemenperin mendorong agar sektor-sektor industri penerima gas ditempatkan sebagai sektor prioritas yang setara, tanpa membentuk urutan prioritas yang berpotensi membuat industri berada di posisi paling belakang ketika terjadi keterbatasan pasokan.