"Kita ingin menyamakan mindset bahwa HGBT itu harus pro-industri. Kalau industri bisa maju dan berdaya saing, multiplier effect-nya akan ke mana-mana, termasuk pertumbuhan ekonomi," ujar Bimo.

Di samping itu, pemerintah mendorong agar pemanfaatan gas bumi mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk ekspor.

Namun, Bimo mengakui tantangan pasokan gas domestik tidak hanya menyangkut ketersediaan sumber daya, melainkan juga infrastruktur.

Penurunan produksi gas di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa, membuat pasokan gas dari wilayah yang lebih jauh perlu didukung fasilitas transportasi dan jaringan infrastruktur yang memadai agar dapat tersalurkan ke pengguna.

Dengan demikian, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas dinilai menjadi momentum untuk memperkuat fondasi tata kelola gas bumi yang mampu menjamin kebutuhan domestik, meningkatkan nilai tambah, menjaga daya saing industri, serta mendukung ketahanan pangan nasional.