NADIKABAR.COM — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kebijakan gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menyumbang dampak ekonomi sebesar Rp592,89 triliun sepanjang 2020 hingga 2025.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mengungkap capaian tersebut sekaligus membuktikan meski terdapat potensi penerimaan negara yang berkurang, kebijakan HGBT tetap memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
Adapun tujuh sektor industri yang hingga kini berhak menerima fasilitas HGBT meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
"Dampak positif dari HGBT terhadap sektor industri adalah sebesar Rp592,89 triliun dari tahun 2020 hingga 2025," ujarnya dalam acara diskusi yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta Selatan, Kamis (19/11).
Bimo menjelaskan dampak ekonomi tersebut mencakup realisasi penjualan, pembayaran pajak, serta investasi dari para penerima manfaat kebijakan.
Secara rinci, kontribusi sebesar Rp592,89 triliun itu terdiri atas peningkatan penjualan senilai Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp38,30 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun.
"Sebetulnya dengan kita keluarkan HGBT kan berarti ada kekurangan penerimaan negara. Ini kalau kita hitung ya ini menjadi lima kali lipat efeknya dari terjadinya pengurangan penerimaan negara," ujar Bimo.
Selain itu, Bimo menegaskan pemerintah terus mendorong kebijakan HGBT yang pro terhadap industri mengingat kepastian pasokan dan harga gas sangat krusial bagi sektor industri sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas bumi.
Dalam regulasi tersebut, Kemenperin mendorong agar sektor-sektor industri penerima gas ditempatkan sebagai sektor prioritas yang setara, tanpa membentuk urutan prioritas yang berpotensi membuat industri berada di posisi paling belakang ketika terjadi keterbatasan pasokan.
"Kita ingin menyamakan mindset bahwa HGBT itu harus pro-industri. Kalau industri bisa maju dan berdaya saing, multiplier effect-nya akan ke mana-mana, termasuk pertumbuhan ekonomi," ujar Bimo.
Di samping itu, pemerintah mendorong agar pemanfaatan gas bumi mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk ekspor.
Namun, Bimo mengakui tantangan pasokan gas domestik tidak hanya menyangkut ketersediaan sumber daya, melainkan juga infrastruktur.
Penurunan produksi gas di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa, membuat pasokan gas dari wilayah yang lebih jauh perlu didukung fasilitas transportasi dan jaringan infrastruktur yang memadai agar dapat tersalurkan ke pengguna.
Dengan demikian, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas dinilai menjadi momentum untuk memperkuat fondasi tata kelola gas bumi yang mampu menjamin kebutuhan domestik, meningkatkan nilai tambah, menjaga daya saing industri, serta mendukung ketahanan pangan nasional.