NADIKABAR.COM — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta membangun ketahanan keluarga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana.
"Dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, kami fokus pada empat intervensi. Tentu ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak sekaligus juga membangun ketahanan keluarga dan masyarakat," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu dalam kegiatan bertajuk "Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP)" di Jakarta, Selasa.
Dalam upaya tersebut, KemenPPPA fokus pada empat intervensi.
Pertama, pengarusutamaan hak anak dan partisipasi anak.
"Ini memastikan suara dan kepentingan terbaik anak terakomodasi dalam proses pemulihan," kata Titi Eko Rahayu.
Kedua, penguatan subklaster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan, dan subklaster perlindungan anak.
Ketiga, memperkuat atau pemberdayaan perempuan melalui Kebun Pangan Perempuan.
Keempat, menyiapkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos Sapa).
"Ini dimaksudkan untuk mendekatkan akses layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang terdampak," katanya.
Dalam mendirikan Pos Sapa, KemenPPPA berkolaborasi dengan sejumlah lembaga masyarakat.
"Kita kerja sama dengan lembaga masyarakat yang sudah mengajukan proposal untuk menjadi mitra aktivasi Pos Sapa. Mereka adalah lembaga masyarakat yang memang selama ini concerned pada isu perlindungan perempuan dan anak," kata Titi Eko Rahayu.
Rencananya akan didirikan 18 Pos Sapa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai 18 Oktober 2026.
