Keterbatasan akses-teknologi dan ego sektoral karena pemanfaatan basis data yang belum terintegrasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dilaporkan menjadi salah satu faktornya penyebabnya.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah mulai berbenah dengan memperbaiki seluruh sistem tata kelola bansos mulai dari menciptakan skema pendataan door to door, verifikasi berbasis digital, legalitas atau aturan, penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin hingga naik kelas.
"Data itu dinamis, setiap hari ada orang meninggal, pindah tempat tinggal, pekerjaan. Jadi transformasi digital ini krusial untuk memastikan proses bisnis penyaluran bantuan sosial didukung oleh basis data yang akurat, valid, dan mutakhir, sehingga negara dapat hadir secara adil bagi warga yang paling membutuhkan tanpa celah kebocoran," kata Mensos Saiffullah Yusuf.
