NADIKABAR.COM — Kementerian Kebudayaan menggelar Lokakarya Kehumasan dan Jurnalistik Kebudayaan di Garut, Jawa Barat, kemarin. Pelatihan tersebut membahas penulisan berita, narasi, etika pers, hingga cara mendokumentasikan kekayaan budaya Nusantara.
Saat ini, humas kebudayaan dituntut mampu menemukan fakta yang penting bagi publik, memilih sudut yang kuat, lalu menyampaikannya dengan bahasa sederhana. Karena itu, pelatihan tersebut dirancang untuk menambah wawasan sekaligus menjadi bekal bagi jajaran humas.
"Pelatihan ini untuk menambah wawasan dan menjadi bekal bagi humas. Pengalaman panjang para pemateri bisa diambil agar kerja-kerja humas ke depan lebih baik lagi," kata Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik, M. Asrian Mirza dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026)..
Sementara itu, Pemimpin Redaksi VOI.id, Iqbal Irsyad menyoroti masih banyak rilis humas yang kehilangan berita karena terlalu sibuk menceritakan seremoni. Padahal, pembaca lebih membutuhkan informasi tentang hal baru, dampak, angka, keputusan, atau perubahan yang terjadi.
"Kegiatan bukan otomatis berita. Berita lahir ketika ada hal baru, berdampak, dan penting bagi pembaca," jelas Iqbal.
Menurut Iqbal, humas perlu mengubah cara berpikir dari sekadar menjelaskan apa yang dilakukan lembaga menjadi mencari apa yang penting diketahui masyarakat.
Dalam menulis berita, Iqbal menegaskan angle, lead, data, serta kutipan yang berisi menjadi penentu apakah sebuah rilis menarik perhatian redaksi atau berhenti sebagai dokumentasi kegiatan.
Senada, mantan wartawan senior Kompas, Jimmy S. Harianto menekankan pentingnya unsur dasar 5W+1H. Namun, kelengkapan saja belum cukup. Menurutnya, bagian "mengapa" dan "bagaimana" justru menjadi pintu untuk menemukan sisi paling penting dari sebuah peristiwa.
"Jangan berhenti pada apa yang terjadi. Cari mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana prosesnya," ucap Jimmy.
Di sisi lain, Mantan Redaktur Foto Koran Pikiran Bandung, Dudi Sugandi mengingatkan humas kebudayaan juga bertanggung jawab dalam mencatat warisan budaya.
Ia menegaskan cerita yang baik dapat membuat tradisi dikenal lebih luas, tetapi cerita yang ceroboh justru bisa merugikan komunitas pemilik budaya. Materinya juga menekankan akurasi, keberimbangan, izin, serta penghormatan terhadap komunitas dalam setiap dokumentasi budaya.
"Berita memberitahu, narasi membuat orang merasakan. Tetapi keduanya tetap harus berbasis fakta," kata Dudi.
Sebagai informasi, lokakarya tersebut diikuti oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Ridwan Kementerian Kebudayaan beserta jajaran, serta perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang sesi. Berbagai pertanyaan muncul, mulai dari menentukan angle, membuat lead, memilih kutipan, hingga mengubah rilis yang terlalu seremonial menjadi berita yang lebih hidup dan punya nilai bagi pembaca.
Melalui pelatihan ini, humas diharapkan tidak hanya piawai membuat lembaganya berbicara, tetapi juga memahami informasi mana yang benar-benar layak didengar masyarakat.
