Dengan demikian, sejumlah aspek teknis terkait kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Menurut Indah, penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.
Proses tersebut akan melibatkan kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Indah mengatakan aturan pelaksanaan nantinya mengatur sejumlah aspek, mulai dari mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
