"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.
Kemnaker mengimbau pengusaha maupun pekerja agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi mengenai kebijakan tersebut.
Masyarakat diminta mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah.
Indah memastikan setiap perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.
