Meskipun rumah bekas memiliki keunggulan lokasi yang matang dan negosiasi harga yang lebih fleksibel, pembeli tetap dihadapkan pada biaya ekstra seperti renovasi, pengurusan sertifikat, hingga pajak.
Di saat daya beli belum pulih dan bunga pembiayaan masih mahal, konsumen justru cenderung menahan diri untuk bertransaksi di kedua pasar tersebut.
"Ketika pendapatan tidak cukup kuat dan pembiayaan tetap mahal, konsumen bisa menunda pembelian di kedua pasar, bukan sekadar berpindah segmen," kata Syafruddin.
Di sisi lain, Syafruddin menyoroti skema KPR dan persyaratan kredit perbankan yang kian menghimpit calon pembeli rumah pertama, terutama generasi muda.
Selain wajib lolos verifikasi riwayat kredit dan kriteria penghasilan yang ketat, skema suku bunga mengambang (floating rate) di tengah tenor yang panjang hingga puluhan tahun menjadi risiko finansial tersendiri bagi pekerja muda berkantong pas-pasan.
Menurut dia, pemberian insentif seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) maupun pelonggaran pinjaman KPR (Loan to Value/LTV) dianggap belum cukup manjur karena tidak otomatis meringankan beban cicilan bulanan yang harus ditanggung debitur.
Situasi dilematis itulah yang pada akhirnya mendorong perubahan pola hidup anak muda, yakni menyewa hunian dipandang jauh lebih realistis dibanding memaksakan diri mengambil cicilan KPR.
"Menyewa rumah menjadi pilihan rasional untuk menjaga mobilitas pekerjaan serta menghindari beban utang yang melampaui kemampuan," tegasnya.
