NADIKABAR.COM — Sarang tikus di toilet, atap yang bocor, dan pemanas rusak. Rekaman video yang ramai disebar para murid sekolah di media sosial itu bukan diambil di sembarang negara, melainkan di Prancis, salah satu negara terkaya di Eropa.
Di Lycee Paul luard, Saint-Denis, kawasan pinggiran Paris yang menjadi salah satu pusat gerakan protes, para siswa mengeluhkan kondisi fasilitas pendidikan yang kian memprihatinkan. Di Pantin, wilayah tetangga, siswa mengeluhkan jendela kelas yang tak bisa dibuka, bahkan ketika suhu musim panas mencapai 40 derajat Celsius.
Rekaman bergambar goyang yang beredar di media sosial itu kini menjadi simbol protes sekolah yang meluas ke seluruh negeri dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Ketidakpuasan para siswa tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan sekolah. Dalam berbagai aksi demonstrasi, mereka juga memprotes kelas yang terlalu padat dan tingginya angka jam pelajaran yang hilang karena guru tidak hadir.
Padahal, dibanding banyak negara Eropa lainnya, Prancis mengalokasikan dana yang relatif besar untuk pendidikan. Belanja pendidikan negara itu mencapai 6,7 persen dari produk domestik bruto. Namun besarnya investasi itu tidak selalu berujung pada kondisi belajar yang lebih baik. Salah satu penyebabnya adalah pembagian kewenangan yang rumit.
Pemerintah pusat di Paris membayar gaji guru dan menetapkan kurikulum nasional untuk seluruh jenjang pendidikan. Sementara itu, pemeliharaan bangunan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah: komune untuk sekolah dasar, department untuk college (setara sekolah menengah pertama), dan region untuk lycee (setara sekolah menengah atas).
Kapasitas keuangan masing-masing wilayah berbeda-beda. Selain itu, pemerintah daerah harus merencanakan sendiri proyek renovasi sekolah. Akibatnya, perbaikan sering berjalan lambat. Lebih dari dua pertiga anggaran publik juga telah terserap untuk belanja pegawai dan pembayaran pensiun, sehingga ruang fiskal untuk investasi relatif terbatas.
Lebih dari 80 persen gedung sekolah dasar di Prancis berusia di atas 50 tahun. Diperkirakan 10 hingga 20 persen bangunan sekolah memerlukan renovasi besar.
Pemerintah sebenarnya menyadari persoalan tersebut. Wilayah le-de-France, yang mencakup Paris dan sekitarnya, misalnya, telah mengesahkan program renovasi dan pembangunan sekolah senilai 6,6 miliar euro untuk periode 2017 hingga 2027.
Menurut pemerintah regional, dua pertiga siswa sekolah menengah atas kini belajar di gedung baru atau yang telah direnovasi. Namun, sekalipun jamur telah dibersihkan dan atap diperbaiki, perlindungan terhadap gelombang panas musim panas masih jauh dari memadai.
Ironisnya, dalam kerusuhan yang terjadi belakangan ini, sejumlah gedung sekolah yang baru selesai dibangun atau direnovasi beberapa tahun lalu juga ikut mengalami kerusakan.
Ketimpangan juga terlihat dalam alokasi belanja pendidikan. Siswa sekolah menengah atas menerima pendanaan yang relatif besar, tetapi menurut perhitungan OECD, pengeluaran per siswa sekolah dasar di Prancis masih berada di bawah rata-rata negara industri.
Para peneliti pendidikan menilai justru pada masa sekolah dasar fondasi keberhasilan belajar di masa depan dibangun.
Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron berupaya memperbaiki keadaan. Sejak 2017, jumlah murid per kelas pada tahun-tahun awal sekolah dasar di wilayah miskin dipangkas hingga separuhnya. Untuk itu, sekitar 16.000 posisi guru baru dibuka.
Setelah gelombang protes berlanjut, pemerintah kini berjanji menyediakan lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek. Menteri Pendidikan douard Geffray mengatakan, sebuah perangkat lunak akan digunakan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang berada dalam situasi paling bermasalah.
Pengumuman itu menjadi respons konkret pertama pemerintah terhadap tuntutan siswa yang selama hampir dua pekan turun ke jalan menuntut perbaikan fasilitas sekolah, penambahan guru pengganti, dan investasi lebih besar di sektor pendidikan.
Besarnya persoalan dalam sistem pendidikan Prancis tercermin dalam hasil terbaru Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis pada September 2026. Lebih dari sepertiga pelajar berusia 15 tahun kini gagal mencapai tingkat kompetensi dasar dalam matematika.
Reformasi pendidikan menengah atas yang digagas Macron juga menuai kritik. Sistem lama berbasis jalur peminatan dihapus dan diganti dengan mata pelajaran pilihan yang lebih fleksibel. Tujuannya memberi kebebasan lebih besar kepada siswa.
Namun banyaknya kombinasi mata pelajaran justru menyulitkan penyusunan jadwal. Para siswa mengeluhkan semakin banyak jam kosong dan hari sekolah yang lebih panjang.
Masalah serupa juga ditemukan di perguruan tinggi. Seorang dosen di sebuah universitas di Paris menceritakan pengalamannya mengajar kelas berisi 50 mahasiswa. Sebagian mahasiswa harus mengambil kursi dari ruangan lain atau bahkan duduk di lantai karena keterbatasan fasilitas. Hingga kini, menurutnya, pihak administrasi belum mengambil langkah berarti.
Di atas kertas, siswa Prancis menjalankan jumlah jam belajar yang tinggi dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun kenyataannya berbeda.
Laporan Mahkamah Audit Prancis mencatat sekitar 9 persen jam pelajaran di college negeri pada tahun ajaran 2023/2024 tidak terlaksana. Penelitian yang menelaah tahun ajaran 2024/2025 juga menunjukkan hanya sekitar 12 persen jam pelajaran yang batal secara mendadak berhasil digantikan oleh guru lain.
Rendahnya gaji guru juga dianggap sebagai salah satu akar masalah. Data OECD menunjukkan bahwa guru college di Prancis, setelah 15 tahun bekerja, hanya menerima sekitar setengah dari pendapatan rekan-rekan mereka di Jerman.
Prancis selama ini membanggakan model sekolah republikannya, yang menjanjikan kesempatan yang sama bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang keluarga.
Namun kenyataannya, keberhasilan pendidikan di Prancis kini sangat dipengaruhi status sosial orang tua. Salah satu indikatornya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih sering terdampak oleh pembatalan jam pelajaran.
Ruang fiskal pemerintah untuk memperbaiki keadaan juga terbatas karena kondisi keuangan negara yang sedang tertekan. Rancangan anggaran 2027 memang menambah dana sekitar 1,2 miliar euro untuk Kementerian Pendidikan. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga berencana memangkas jumlah guru dengan alasan jumlah murid terus menurun.
Di media sosial, yang beredar kini bukan lagi sekadar video gedung sekolah reyot. Banyak pula rekaman demonstrasi yang menampilkan bendera Palestina serta slogan-slogan politik yang hanya sedikit berkaitan dengan isu pendidikan. Video lain memperlihatkan barikade terbakar dan bentrokan dengan polisi.
Partai kiri radikal La France insoumise (LFI) terlihat paling aktif mendekati gerakan protes siswa. Para anggota parlemennya hadir dalam aksi blokade sekolah dan turut menyebarkan video terkait demonstrasi.
Pemerintah menuding LFI sengaja memanfaatkan kemarahan para siswa untuk kepentingan politik. Partai tersebut membantah tuduhan itu.
Enam bulan menjelang pemilihan presiden Prancis, protes terhadap buruknya kondisi pendidikan telah berubah menjadi arena pertarungan politik antara berbagai kubu yang berebut pengaruh.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
