NADIKABAR.COM — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten Solok mengoptimalkan 14 hari masa tanggap darurat banjir bandang untuk menuntaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
"Alhamdulillah, Pak Bupati sudah menetapkan status kedaruratan selama 14 hari. Saya minta 14 hari ini jangan diperpanjang," kata Kepala BNPB saat meninjau penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat , Kamis.
Ia mengatakan masa tanggap darurat tersebut harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pencarian korban yang masih hilang, penanganan pengungsi, serta pendataan rumah yang mengalami kerusakan.
Saat ini, kata dia, penanganan bencana telah memasuki hari keempat dan masih terdapat satu korban yang belum ditemukan. Karena itu, tim gabungan diminta terus mengerahkan personel untuk melakukan pencarian.
Ia meminta Polri, Basarnas, TNI, relawan dan unsur terkait lainnya tetap melakukan pencarian korban hilang secara maksimal sesuai prosedur yang berlaku.
"Pertama pencarian korban yang masih hilang, cari dulu. Kemudian prioritaskan para pengungsi," ujarnya.
Selain pencarian korban, Kepala BNPB meminta masyarakat terdampak yang masih mengungsi di tenda tidak terlalu lama berada di lokasi tersebut. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak.
Ia juga meminta rumah masyarakat terdampak segera didata berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan penanganan dan bantuan bagi masyarakat.
"Jangan nanti kalau sudah bersih material banjirnya, masyarakat terdampak banjir sudah terlupakan. Kasihan masyarakat kita," katanya.
Menurut dia, masyarakat yang rumahnya rusak dan terpaksa mengungsi di rumah saudara mereka akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan atau total Rp1,8 juta.
Sementara bagi warga terdampak yang tidak memiliki keluarga sebagai tempat mengungsi, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara. Selanjutnya, masyarakat tersebut akan diarahkan untuk mendapatkan hunian tetap.
Kendati demikian, ia meminta pemerintah daerah untuk memberikan data warga terdampak bencana banjir bandang yang akurat. Sehingga bantuan tersebut segera disalurkan.
Kepala BNPB menilai kondisi bencana di Kabupaten Solok saat ini cukup berat jika dibandingkan dengan bencana yang terjadi di daerah itu pada 2024 lalu. Karena itu, seluruh unsur terkait diminta bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Ia juga menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana, sebelum pemerintah melakukan tahapan pemulihan lainnya.
"Dalam penanganan banjir yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat terdampak. Orangnya dulu," ujarnya.
