Ia juga menyoroti pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam.
Syafrudin mengatakan kebijakan hilirisasi perlu dikawal agar menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Ia juga meminta pemberantasan korupsi dan penertiban kebocoran kekayaan negara dilakukan secara konsisten.
"Prinsipnya sederhana, uang negara harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih," katanya.
Syafrudin mengatakan BP-08 akan terus mengawal program pemerintah yang dinilai berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.
"Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
