NADIKABAR.COM — Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) Syafrudin Budiman meminta pemerintah tidak berpuas diri atas hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebesar 79,3 persen.
Syafrudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan angka kepuasan tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat kinerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Yang paling penting, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Angka kepuasan publik harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari pemerataan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
INES sebelumnya melaporkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahan mencapai 79,3 persen.
Menurut Syafrudin, hasil survei tersebut perlu dibaca secara objektif dan tidak semata-mata menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.
"Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Tentu survei harus dibaca secara objektif, tetapi angka ini menunjukkan adanya tingkat penerimaan publik yang cukup tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo," ujarnya.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu aspek yang perlu terus dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif. Ini penting karena pemerintahan Prabowo berjalan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perang dagang, gejolak geopolitik hingga perubahan rantai pasok dunia," kata Syafrudin.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Syafrudin juga menyoroti sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, revitalisasi pendidikan, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, serta hilirisasi.
Ia menilai MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi apabila mampu meningkatkan permintaan terhadap produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
"MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kombinasi kebijakan yang menarik karena menyatukan agenda sosial dengan pemberdayaan ekonomi rakyat," ujarnya.
Di bidang infrastruktur, Syafrudin menyoroti pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025.
Ia juga menyoroti pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam.
Syafrudin mengatakan kebijakan hilirisasi perlu dikawal agar menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Ia juga meminta pemberantasan korupsi dan penertiban kebocoran kekayaan negara dilakukan secara konsisten.
"Prinsipnya sederhana, uang negara harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih," katanya.
Syafrudin mengatakan BP-08 akan terus mengawal program pemerintah yang dinilai berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.
"Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
