NADIKABAR.COM — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menyambut baik rencana pemerintah untuk mengambil alih seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku konsorsium pemilik saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Untuk diketahui, PSBI merupakan pemegang 60% saham KCIC dari pihak Indonesia. Sementara 40% sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan China selaku pemodal utama proyek.
Dalam hal komposisi pemegang saham dalam PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%.
Direktur Keuangan WIKA, Mulyadi, menjelaskan kepemilikan saham pada proyek kereta cepat tersebut selama ini memberikan tekanan terhadap laporan keuangan WIKA. Sebab selama ini imbal hasil atau return dari proyek tersebut masih berdampak negatif.
"Terkait bagaimana jika kereta cepat nanti diambil alih oleh pemerintah, ini memberikan dampak positif bagi WIKA. Jadi saat ini konsolidasi keuangan, WIKA melakukan konsolidasi berdampak ke ekuitas negatif karena saat ini kereta cepat itu menghasilkan return yang negatif," ujar Mulyadi dalam Public Expose WIKA yang dilakukan secara online, Kamis (1/10/2026).
Mulyadi mendambakan imbas hasil negatif dari proyek tersebut, keberadaan WIKA sebagai salah satu pemegang saham PSBI membuat porsi kerugian proyek tersebut ikut tercatat dalam laporan keuangan Persero.
Artinya alih-alih memberikan keuntungan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung malah menyumbang kerugian kepada WIKA. Di mana dalam catatan NadiKabar kerugian yang ditanggung Persero karena terlibat dalam proyek ini mencapai Rp 1,7-1,8 triliun per tahun.
"Karena WIKA menjadi bagian dari pemegang saham, maka secara konsolidasi WIKA membukukan bagian dari konsolidasi yang negatif, sehingga di profit and loss WIKA, kinerja keuangan WIKA itu berdampak negatif atas konsolidasi kereta cepat," ungkapnya.
Oleh karena itu, rencana pengambilalihan porsi saham PSBI dalam proyek kereta cepat oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipandang sebagai angin segar yang dapat mendorong pemulihan keuangan WIKA.
"Sehingga apabila kereta cepat ini diambil alih oleh pemerintah ataupun nanti dari kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah, maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan WIKA. Dan mudah-mudahan pengambilalihan kereta cepat ini bisa terjadi juga di tahun 2026, sehingga nanti akhir 2026 kinerja keuangan WIKA akan semakin bagus lagi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Manajemen Risiko & Legal WIKA, Vera Kirana, menjelaskan bahwa saat ini para pemegang saham PSBI yang terdiri dari WIKA, KAI, PTPN, dan Jasa Marga sedang merampungkan proses uji tuntas (due diligence).
"Jadi untuk kepemilikan saham di PSBI itu WIKA bersama KAI, demikian juga PT Perkebunan Nusantara dan Jasa Marga, itu saat ini sudah melakukan due diligence dan sebagaimana proses yang ada saat ini, kami sesama pemegang saham senantiasa berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, maupun ke Kementerian Keuangan. Saat ini sudah berproses untuk due diligence-nya," tutur Vera.
Vera menegaskan proses pengalihan saham tersebut masih terus bergulir seiring dengan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Sehingga ia belum bisa memberikan kepastian terkait hal ini.
"Untuk selanjutnya nanti memang proses akuisisinya masih ongoing process di dari hasil koordinasi para pemangku kepentingan," pungkasnya.