NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan progres program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan nasional yang saat ini tengah memasuki tahap perancangan desain dan penyelesaian kontrak kerja sama dengan mitra asal Inggris, Babcock International.
Dalam forum nasional industri perkapalan di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pelaksanaan program senilai ratusan triliun rupiah tersebut dilakukan secara bertahap guna memastikan kesiapan ekosistem industri maritim nasional.
“Pengadaan 4.582 kapal ini tentunya tidak langsung dibangun sekaligus. Intervensi hari ini bersama mitra dari Inggris yang dimotori oleh Babcock, kami melakukan kegiatan desain, proses kontrak, dan persiapan lainnya,” ujar Didit.
“Prosesnya panjang sekali. Dan belum selesai di Kementerian Pertahanan. Itu yang kami minta lebih cepat untuk melakukan penyelesaian,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan pada tahap awal, pembangunan diprioritaskan pada 1.000 unit kapal berukuran 30 gross tonnage (GT) untuk didistribusikan ke wilayah pesisir di seluruh Indonesia, khususnya kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Adapun total program modernisasi mencakup 1.582 unit kapal hasil kerja sama Indonesia–Inggris berukuran 30 GT, 200 GT, hingga 500 GT dengan kebutuhan anggaran Rp40,43 triliun
Armada ini diproyeksikan menghasilkan produksi 281 ribu ton per tahun senilai Rp6,6 triliun.
Sementara itu, 3.000 unit kapal lainnya direncanakan melalui pengadaan PT Agrinas Jaladri Nusantara (AJN) dengan anggaran Rp194,12 triliun, yang ditargetkan memproduksi 765 ribu ton per tahun senilai Rp21,9 triliun.
Armada ini mencakup kapal 30 GT hingga kapal skala industri untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas.
Meski demikian, Didit menekankan bahwa penambahan armada harus dibarengi dengan transformasi ekosistem perikanan secara menyeluruh.
Ia menyebutkan penguatan industri pendukung, peningkatan kompetensi awak kapal, penyiapan rantai pasok komponen seperti mesin dan suku cadang, hingga penyediaan sarana pendingin seperti pabrik es dan cold storage menjadi syarat mutlak.
