NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 di 27 lokasi di Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan pergaraman, serta masyarakat umum.
Puncak Bulan Bakti menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 KKP. Rangkaian kegiatannya mencakup bantuan untuk produktivitas perikanan, bantuan sosial, hingga aksi lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan 27 titik kegiatan tersebar di 25 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah. Lokasi lainnya berada di PPN Nizam Zachman, Jakarta, serta lokasi perebusan garam di Bireuen, Aceh.
"Semua kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian untuk hadir lebih dekat, mendengar kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11).
Mengusung tema 'KKP untuk Kesejahteraan Nelayan', puncak Bulan Bakti difokuskan pada kegiatan yang mendukung langsung kebutuhan nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
KKP menyalurkan 4.290 paket sembako dan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi 2.050 peserta. Untuk mendukung produktivitas usaha perikanan, KKP menyediakan 1,577 juta ekor benih udang dan ikan serta 1 ton benih rumput laut.
KKP juga membagikan 2.600 voucher belanja produk perikanan dan menanam 2.000 bibit mangrove. Selain itu, KKP memfasilitasi pelatihan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 2.866 peserta di 25 lokasi KNMP.
Pelatihan diversifikasi olahan ikan digelar bagi 60 peserta di Banyuwangi dan Bitung. Adapun pelatihan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan diikuti 15 peserta di Pati.
Dukungan perlindungan sosial diberikan melalui bantuan pembayaran premi asuransi nelayan senilai Rp250.000 bagi 1.046 penerima. Untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KKP turut menyalurkan 72 paket sarana pengawasan.
Trenggono juga menitipkan empat pesan kepada jajaran KKP, pemerintah daerah, dan pengelola KNMP.
"Pertama, pastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Kedua, kelola dan rawat fasilitas secara profesional. Ketiga, tangani persoalan nelayan secara cepat dan tuntas. Keempat, jaga laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan pengawasan yang konsisten," pungkas dia.
