Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa negara hadir dan seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terkoordinasi dalam memberikan pelayanan energi.
Pemegang sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan distribusi BBM juga merupakan bagian dari manajemen risiko sektor strategis.
Setiap potensi gangguan distribusi memerlukan identifikasi risiko, koordinasi lintas lembaga, serta mekanisme mitigasi yang jelas agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Menurutnya, kolaborasi antara Pertamina, pemerintah daerah, regulator, dan aparat terkait menunjukkan pendekatan tata kelola yang adaptif karena memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat berdasarkan kondisi lapangan.
Cecep menilai keberhasilan tata kelola energi tidak hanya diukur dari tersalurkannya BBM kepada masyarakat, namun juga dari kemampuan seluruh pihak membangun kepercayaan publik melalui transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas.
Di tengah berbagai tantangan sektor energi yang terus berkembang, sinergi antara Pertamina dan para pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian layanan serta terjaganya stabilitas ekonomi nasional.
Ketahanan energi pada akhirnya bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga kemampuan institusi-institusi negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara efektif dalam melayani kepentingan masyarakat.
