Ia menjelaskan, setiap platform digital memiliki pedoman komunitas dan mekanisme yang berbeda-beda terkait bagaimana mereka merekomendasikan konten ke penggunanya.
Menurutnya, dugaan upaya shadowban atau penghapusan konten oleh pemerintah perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan fakta dan dikonfirmasi langsung ke platform terkait.
"Jadi, jika ada konten yang diduga mengalami penurunan jangkauan atau dihapus, penyebabnya perlu ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi kepada platform terkait," ungkapnya.
Fenomena shadowban mulai ramai dibahas setelah sejumlah tokoh publik mengaku mengalami kejanggalan pada engangement media sosial mereka setelah mengunggah konten terkait kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah.
