"Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga," ucapnya.

Selain itu, pemerintah turut mencermati kebutuhan pengaturan biaya tunggu dan parkir. Kedua komponen tersebut menjadi bagian dari masukan pengemudi karena aktivitas pengantaran tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sama. Ada barang yang membutuhkan waktu penanganan khusus, termasuk makanan yang memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu.

Meutya menegaskan penyusunan aturan harus dilakukan secara cermat agar mampu mengakomodasi kondisi riil di lapangan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.

"Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain," ujar Meutya.

Ia menambahkan pengaturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi tersebut menjadi wujud komitmen Presiden untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital.

Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi memiliki mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan.