Namun, Meutya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah komponen penghitungan yang saling berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyusunannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
"Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI," katanya.
Sementara itu, persoalan yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya adalah dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain," tegas Meutya.
Melalui audiensi tersebut, Kemkomdigi berharap penyusunan pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kerja kurir secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, UMKM, dan masyarakat pengguna layanan.