NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi (buzzer) pro pemerintah Indonesia.
Komdigi menilai laporan Google belum memberikan penjelasan memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia.
"Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji," tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).
Menurut Komdigi, penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google.
Komdigi menyatakan pihaknya mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, penindakan terhadap konten harus tetap memenuhi prinsip keterbukaan dan keadilan.
"Namun, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil," tegas Komdigi.
Komdigi juga menekankan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh masyarakat, terlepas dari sikap mereka terhadap pemerintah.
"Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah," tulis kementerian.
Selain meminta klarifikasi resmi, Komdigi menyatakan akan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Sebelumnya, Google melalui laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 mencatat penutupan 19.372 kanal YouTube dalam penyelidikan operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.
Laporan yang dipublikasikan pada Selasa p Oktober ini memaparkan angka tersebut terdiri atas 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September.
Menurut Google, jaringan yang ditindak pada Juli dan September membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta pemerintahannya.
Sementara itu, jaringan yang ditindak pada Agustus disebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Google menggunakan istilah coordinated influence operations atau operasi pengaruh terkoordinasi untuk menjelaskan aktivitas tersebut. Laporan itu tidak menyebut identitas pengelola maupun pihak yang mendanai kanal-kanal tersebut.