NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik untuk membuka informasi mengenai konten-konten yang diputus aksesnya. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan mekanisme tersebut sedang diselesaikan oleh tim Komdigi.
Hal itu disampaikan Mediodecci saat menanggapi dugaan pembatasan konten kritik di media sosial yang dilaporkan sejumlah lembaga masyarakat sipil.
"Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu," ujar Mediodecci di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mediodecci mengatakan tim Komdigi bahkan sedang merampungkan mekanisme tersebut agar pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemutusan akses konten.
