Dia mencontohkan kasus media Magdalene yang sebelumnya mengalami pembatasan konten setelah adanya aduan masyarakat. Setelah diketahui bahwa konten tersebut merupakan produk pers, Komdigi melakukan pemulihan akses.
"Kita proses normalisasi. Kenapa demikian? Karena konten pers ada di bawah kewenangan UU Pers, bukan UU ITE," katanya.
Ia menegaskan, sengketa terhadap konten yang diproduksi pers akan diserahkan kepada Dewan Pers untuk diselesaikan sesuai mekanisme dalam Undang-undang Pers.
Komdigi, lanjutnya, juga terus mengevaluasi proses moderasi konten untuk mengantisipasi kesalahan pembatasan atau false positive. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi para verifikator dalam memeriksa konten, khususnya yang berkaitan dengan disinformasi dan ujaran kebencian.
