"Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer," ucapnya.

Di sisi lain, ia mendorong agar kasus tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal TNI, khususnya dalam memastikan penggunaan rumah dinas sesuai dengan peruntukannya.

"Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi," katanya.

Sukamta berharap pemeriksaan dilakukan secara terbuka, profesional, dan menyeluruh.

Ia mengingatkan bahwa penanganan yang tegas dan transparan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI.