Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pencegahan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power menjadi salah satu perhatian yang diperkuat dalam pe
Di sisi lain, dia juga berbicara soal hasil tindak pidana yang telah dijadikan fasilitas sosial seperti pesantren hingga sekolah. Menurut dia, aset-aset hasil tindak pidana seperti itu tetap disita tapi fungsinya tidak akan berubah.
"Mungkin dokumennya sudah bukan atas nama yayasan apa, tapi sudah atas nama negara tetapi fungsinya untuk masyarakat tetap. Itu, ini usulan yang berkembang ya,” katanya.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
