NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah tidak diatur di dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Habiburokhman menyinggung illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Habiburokhman awalnya menjelaskan bahwa illicit enrichment menimbulkan pro dan kontra di publik. Kemudian, di negara lain, perkara peningkatan kekayaan secara tidak sah juga tidak diatur.

"Soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment," kata Habiburokhman saat konferensi pers usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman menyebut seperti di Jerman, perihal illicit enrichment dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut. Alasannya, lanjut dia, bertentangan dengan HAM.

"Karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di satu negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 apa namanya elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan kalau illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," ujar dia.

Selanjutnya, Habiburokhman juga menekankan UU Perampasan Aset bersifat formil. UU tersebut bukan memuat norma penghukuman. "Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," tutur dia.

Seperti diketahui paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.

Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna yakni, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.