Penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan tersebut mencakup KHL tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam penghitungan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu (α). Penentuan indeks tersebut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 sampai dengan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli mengatakan, pertimbangan KHL perlu berjalan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.
"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," ujar Yassierli.