Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026, UMK paling lambatpada 25 November 2026, sedangkan UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan tersebut, sedangkan Pasal 288 mengatur ancaman pidananya.
Pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai denda Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.