NADIKABAR.COM — Para pemimpin Israel dan Palestina dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (24/9), ketika isu Gaza dan masa depan Palestina menjadi salah satu agenda utama sidang hari ketiga.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sama-sama dijadwalkan berbicara di hadapan Majelis Umum. Namun, Abbas akan menyampaikan pidatonya melalui video setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menolak menerbitkan visa masuk untuknya.

Sementara itu, Netanyahu tidak dijadwalkan bertemu pejabat Amerika Serikat maupun para pemimpin negara Arab selama kunjungannya. Kantornya menyebut "jadwal yang padat" sebagai alasan. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu dijadwalkan menghadiri hingga sembilan pertemuan, termasuk dengan presiden Argentina dan Bolivia, wakil presiden Kolombia, serta perdana menteri Papua Nugini.

Masa depan Gaza dan isu pembentukan negara Palestina juga menjadi pembahasan utama di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Inggris akan menggelar pertemuan mengenai kondisi Gaza saat ini dan masa depannya.

Arab Saudi dan Norwegia juga akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri untuk membahas rencana penerapan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara".

Isu Gaza sebelumnya mendapat sorotan dalam pidato sejumlah pemimpin dunia pada hari kedua Sidang Umum PBB. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan agar apa yang ia sebut sebagai "genosida" di Gaza dihentikan.

Pemimpin Suriah Ahmed al-Sharaa juga menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Ia mengatakan wilayah tersebut merupakan bagian dari Suriah.

Perkembangan tersebut berlangsung menjelang pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Kamis (24/9).

Di tengah pembahasan konflik Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mendesak Iran mengakhiri penutupan Selat Hormuz. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.

"Sekarang Iran harus terlibat secara konstruktif dalam negosiasi dan melonggarkan cengkeramannya," kata Wadephul kepada wartawan sebelum pertemuan.

Wadephul juga mendesak Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk terlibat secara serius dan kredibel dalam negosiasi berkelanjutan dengan AS serta negara-negara tetangga di kawasan tersebut, menurut sumber dalam delegasi Jerman yang dikutip kantor berita DPA.

"Sekarang harus ada kesediaan secara menyeluruh untuk berkompromi guna menghasilkan solusi atas konflik yang buntu di kawasan tersebut," kata Wadephul.

Ia menegaskan kesiapan Jerman dan kelompok E3, yang juga mencakup Prancis dan Inggris, untuk mendukung upaya mediasi.

Dalam pertemuan tersebut, Wadephul juga menekankan perlunya Iran dan milisi yang didukungnya di kawasan, termasuk kelompok Houthi di Yaman, menghentikan serangan terhadap kapal sipil.

Berlin, kata Wadephul, mengharapkan lalu lintas bebas melalui Selat Hormuz segera dipulihkan. Jerman juga menolak adanya pungutan untuk kapal yang melintasi jalur air tersebut.

"Bukan hanya negara-negara Teluk yang menderita akibat blokade ini, tetapi juga sebagian besar wilayah Asia, Afrika, dan Eropa," kata Wadephul.

Perang Ukraina juga menjadi salah satu sorotan dalam sidang hari kedua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki ambisi teritorial yang tidak pernah terpuaskan dan mengatakan dampaknya meluas jauh melampaui Ukraina.

Zelenskyy menyoroti keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina. Ia mengatakan Ukraina baru-baru ini mengirim dua tawanan perang asal Korea Utara ke Korea Selatan.

"Dan orang-orang ini tidak mudah ditangkap hidup-hidup. Salah satunya, ketika menyadari akan ditawan, mencoba bunuh diri," kata Zelenskyy.

Menurut Zelenskyy, hal tersebut menunjukkan bagaimana personel Korea Utara dilatih serta sikap bahwa mereka "harus mati, apa pun yang terjadi".

"Apakah Anda benar-benar ingin memberi kekuatan seperti itu lebih banyak waktu untuk belajar bagaimana berperang?" tanyanya.

Zelenskyy mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyediakan pasukan bagi Rusia melalui hubungan yang bersifat transaksional. Ia juga mengatakan negara-negara tetangga Korea Utara kemungkinan telah memperhatikan peningkatan kemampuan rudal negara tersebut.

Zelenskyy kemudian mengaitkan aktivitas Rusia dengan perkembangan di berbagai wilayah lain. Ia mengatakan banyak pihak di Kaukasus Selatan, Suriah, dan Afrika "juga sangat mengetahui siapa para pembunuh Rusia".

"Setelah semua ini, apakah Anda bahkan bisa membayangkan [Putin] tanpa perang? Dia adalah pasien nol, orang dari mana gagasan perang ini terus menyebar lebih jauh," kata Zelenskyy. "Dan di mana pun gagasan itu menyebar, yang dibawanya hanya penderitaan, ketidakstabilan, risiko-risiko baru dan tentu saja krisis baru."

Menurut Zelenskyy, semakin besar ruang yang diberikan kepada Putin untuk bertindak, semakin berbahaya dunia bagi pihak lain.

"Itulah sebabnya pasien nol harus dihentikan. Dia harus ditolak ruang untuk bertindak dan ruang untuk menyebarkan kejahatan ini lebih jauh," kata Zelenskyy.

Di luar isu konflik, para pemimpin perusahaan teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) juga memperingatkan bahaya teknologi tersebut dalam forum PBB. CEO OpenAI Sam Altman mengatakan ada risiko manusia kehilangan kendali atas masa depan karena perkembangan AI berlangsung terlalu cepat.

"Risikonya adalah AI bergerak begitu cepat sehingga manusia tidak lagi dapat mengikuti apa yang terjadi atau melakukan intervensi ketika diperlukan," kata Altman.

Ia juga memperingatkan bahwa sistem AI dapat memusatkan terlalu banyak kekuasaan di tangan segelintir pihak. CEO Anthropic Dario Amodei menyerukan larangan penggunaan AI untuk mengembangkan senjata biologis dan meminta adanya standar global untuk menguji model-model AI baru.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris