Menurut dia, saat ini publik dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, kinerja, maupun reputasi sebuah organisasi melalui teknologi pencarian berbasis AI, tanpa selalu berinteraksi langsung dengan sumber informasi tersebut.
"Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang 'trusted'," katanya.
Namun, kata dia, saat ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, melainkan lewat AI.
Menurut dia, perubahan tersebut membuat praktisi humas perlu memastikan informasi resmi organisasi tersedia secara baik, akurat, dan memiliki kredibilitas yang kuat.
KHI yang digelar pada 17-18 Oktober 2026 juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Umum Perhumas Benny Siga Butarbutar, dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani.
