NADIKABAR.COM — Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sempat menimbulkan keresahan masyarakat. Terlebih sebelumnya sempat beredar di media sosial unggahan narasi penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat belanja di Kopdes Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjawab kekhawatiran soal keberadaan Kopdes yang dinilai berpotensi bersaing dengan warung milik warga. Ia menegaskan Kopdes tidak dibentuk untuk mengambil pasar usaha masyarakat desa.

Zulhas menegaskan Kopdes pada tahap awal bukan ditujukan sebagai warung atau supermarket. Namun, kehadiran Kopdes diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah sekaligus offtaker yang membantu menyalurkan sejumlah program dan menyerap hasil produksi petani.

"Enggak ada (persaingan), justru malah saling melengkapi. Ini (Kopdes) bukan warung. Ini koperasi ini, bukan supermarket. Dia sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker," jelas Zulhas dalam program Zulhas Bikin Jelas bersama NadiKabar, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan Kopdes dapat berperan dalam penyaluran sejumlah kebutuhan, seperti beras dan pupuk bersubsidi. Kopdes juga dapat membeli hasil panen petani untuk kemudian disalurkan kepada Bulog.

"Kopdes itu infrastruktur pemerintah. Bantuan pangan, beras, bantuan alat-alat pertanian, ya, bantuan pupuk, dan lain-lain. Itu nanti (disalurkan) melalui koperasi desa," imbuhnya.

Negara Hadir Lewat Kopdes Merah Putih

Dalam obrolan ini, Zulhas menekankan soal kehadiran negara melalui program Kopdes Merah Putih. Menurutnya, koperasi menjadi salah satu cara negara hadir ketika masyarakat desa menghadapi persoalan ekonomi.

Zulhas mengatakan pemerintah ingin setiap desa memiliki pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, aktivitas ekonomi di desa tetap berjalan dan masyarakat tidak merasa persoalannya tidak diperhatikan.

"Kita ingin di setiap desa itu ada pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat pertumbuhan, hidup. Daerah itu nggak mati. Bayangkan kalau kita menentukan harga gabah Rp6.500, ternyata di desa itu harga Rp5.000. Rakyatnya teriak-teriak, 'Kami rugi, Pak'," ungkap Zulhas.

"Karena itu, harus hadir negara. Maka ada koperasi. Negara yang beli, koperasi yang beli (seharga) Rp6.500," imbuhnya.

Zulhas menjelaskan mekanisme serupa juga dapat diterapkan untuk nelayan. Ia mencontohkan ketika nelayan kesulitan menjual ikan dengan harga layak karena tidak ada pembeli hingga hasil tangkapan terancam rusak.

Untuk itu, pemerintah juga menyiapkan Koperasi Nelayan Merah Putih. Hasil tangkapan nelayan nantinya dapat diserap koperasi dan disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sehingga kita harap daerah itu, desa itu nggak mati," ujarnya.

Zulhas berharap keberadaan koperasi dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Ia juga ingin koperasi membuka lebih banyak aktivitas bagi masyarakat, termasuk anak muda di desa.

"Kita ingin setiap desa itu ada lilin-lilin yang menyala, itu ya koperasi. Menjawab tantangan-tantangan di desa itu sehingga anak-anak muda di situ juga punya aktivitas, punya kegiatan," pungkas Zulhas.