KPK juga mengungkapkan dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan RPTKA tersebut berlangsung sejak Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009-2014.

Praktik tersebut kemudian diduga berlanjut pada masa Hanif Dhakiri menjabat Menteri Ketenagakerjaan pada 2014-2019, dan Ida Fauziyah pada 2019-2024.

Pada 29 Oktober 2025, KPK mengumumkan penetapan tersangka baru kasus tersebut, yakni Hery Sudarmanto selaku Sekretaris Jenderal Kemenaker pada era Hanif Dhakiri.