Ketiga, wakil presiden harus selaras dengan presiden. Hubungan kerja yang solid penting agar proses delegasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme dalam pengambilan keputusan. Namun keselarasan tersebut idealnya tidak hanya berbasis loyalitas politik, melainkan juga kemampuan memberikan perspektif dan keahlian yang melengkapi presiden.
Keempat, tentunya sebagai pejabat negara wakil presiden mesti punya integritas dan kredibilitas personal. Jabatan ini sebaiknya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, bukan sekadar akomodasi politik.
"Dalam perspektif ekonomi, figur dengan integritas yang kuat dapat membantu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha," beber Yusuf Rendy.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta agar wakil presiden berikutnya memiliki sejumlah kompetensi yang relevan dalam merespons situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan domestik maupun global.
Kompetensi tersebut adalah pemahaman yang kuat terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan, kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor, serta kapasitas membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan," sebut Shinta kepada NadiKabar.
Latar belakang profesi tentu menjadi sorotan utama untuk menilai sosok wakil presiden. Kembali ke Yusuf Rendy, menurutnya yang perlu diuji dari calon wakil presiden adalah kapasitas individunya. Sebab, setiap latar belakang profesi mempunyai plus minus masing-masing.
Misalnya saja, figur politisi, tentu orang ini akan punya modal politik untuk menjembatani DPR, partai koalisi, dan pemerintah daerah. Ini penting karena banyak kebijakan ekonomi membutuhkan dukungan legislasi dan anggaran.