Risikonya, agenda elektoral menjelang 2029 bisa ikut mewarnai kebijakan. Bisa saja keputusan diambil hanya karena dampak politis bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Jabatan itu juga berpotensi menjadi akomodasi koalisi, bukan jawaban atas kebutuhan pemerintahan.

Sementara itu, figur profesional atau ahli, misalnya teknokrat ekonomi, biasanya paling cepat mendapat kepercayaan pasar karena pemahaman kebijakannya kuat dan relatif bebas dari kepentingan elektoral.

"Kelemahannya, modal politiknya sering terbatas. Tanpa dukungan politik yang memadai, gagasan yang baik bisa tersendat di tahap pelaksanaan," beber Yusuf Rendy.

Figur pengusaha juga bisa saja membawa kecepatan eksekusi, pemahaman langsung atas hambatan di lapangan, dan jaringan dengan dunia usaha yang dapat membantu kebijakan bisa direalisasikan. Namun risiko konflik kepentingan juga besar meskipun yang bersangkutan sudah berkomitmen melakukan pemisahan tegas kepentingan bisnis pribadi serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.

"Indonesia sebenarnya pernah punya wakil presiden dari ketiga latar belakang ini, dan pengalamannya menunjukkan efektivitas lebih banyak ditentukan oleh mandat yang jelas dan hubungan kerja dengan presiden daripada oleh asal profesinya," beber Yusuf Rendy.

Dia menekankan meritokrasi dengan ukuran yang bisa diuji. Pertama, apakah figur itu punya rekam jejak mengeksekusi kebijakan atau memimpin organisasi besar dengan hasil yang terukur. Kedua, apakah figur tersebut memahami persoalan ekonomi makro dan fiskal yang sedang kita hadapi.

"Ketiga, apakah ia punya kemampuan politik yang cukup untuk menggerakkan birokrasi dan berkoordinasi dengan daerah. Keempat, apakah rekam jejak integritasnya bersih dan potensi konflik kepentingannya bisa dikelola secara terbuka," lanjut Yusuf Rendy.