Kini, temuan dari Bulog telah diserahkan kepada Polres Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti. Lantas, bagaimana oknum RPK bisa memesan dalam jumlah besar dan beruntun.
Saat ditanya apakah ada kongkalikong antara oknum dengan pejabat Bulog, Rizal menegaskan pihaknya akan memeriksa kemungkinan keterlibatan internal dalam kasus dugaan pengoplosan beras SPHP ini. Rizal mengatakan, Bulog telah membentuk satuan tugas terpadu bersama kepolisian untuk mendalami perkara ini.
"Ini masih pendalaman. Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu sampai betul-betul terbukti atau tidak," ujarnya.
Bulog sejauh ini sudah menonaktifkan 6 pejabat di lingkungan Bulog DKI Jakarta serta memberikan surat teguran kepada dua orang lainnya. Menurut Rizal, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi sekaligus memberi ruang bagi pemeriksaan internal.
Ia menegaskan, penonaktifan itu bukan berarti para pejabat tersebut telah terbukti terlibat. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pihak yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan hukum.
"Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan Direksi, Rapat Direksi, jadi kami putuskan ada 6 orang yang dinonaktifkan (dari Bulog). Jadi ini merupakan tanggung jawab, responsibility kami, supaya ada tanggung jawab masing-masing pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan cabang, manajer dan lain sebagainya pada tugasnya," pungkasnya.
