Setelah surat disampaikan, gubernur memiliki waktu paling lama dua pekan untuk memberikan jawaban. Jika permintaan tersebut ditolak, serikat buruh dapat melanjutkan gugatan ke PTUN.
Said memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 30 hari, bergantung pada tahapan administrasi dan proses persidangan.
Meski demikian, ia menilai masih ada waktu untuk memperjuangkan revisi karena UMP 2027 baru berlaku pada 25 Januari 2027.
Menurut Said, salah satu alasan utama penolakan buruh adalah perbandingan nilai upah Jakarta dengan daerah penyangga. Ia memperkirakan upah minimum Bekasi dan Karawang dapat mencapai Rp6,2 juta hingga Rp6,35 juta apabila kenaikannya berada di kisaran 7,1 persen sampai 8 persen.
Kondisi tersebut, sambung Said, tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang menurutnya lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.
"Upah minimum DKI Jakarta Rp6,136 juta itu lebih rendah dari UMP Bekasi dan Karawang," ujarnya.
Selain menyiapkan gugatan, KSPI dan Partai Buruh meminta Pramono merevisi UMP DKI Jakarta 2027 dari Rp6.136.941 menjadi Rp6,21 juta.