Said mengatakan angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan menggunakan indeks alfa 1,0, sedangkan gubernur menetapkan kenaikan dengan alfa 0,77.

Di sisi lain, Said juga mengusulkan perubahan mekanisme penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya.

Ia meminta pemerintah pusat, DPR, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar penetapan UMP DKI Jakarta tidak dilakukan lebih dahulu dibandingkan penetapan UMK di daerah lain.

"Sebaiknya untuk tahun depan, saya akan mengusulkan pada pemerintah pusat dan DPR dan Menaker, UMP DKI itu jangan ditetapkan lebih dulu, karena DKI tidak ada UMK, UMP DKI itu seharusnya ditetapkan bersamaan dengan UMK," kata Said.

Ia menilai penetapan UMP Jakarta lebih awal berpotensi menimbulkan persoalan ketika daerah penyangga kemudian menetapkan upah minimum yang lebih tinggi.

Karena itu, menurut Said, penetapan secara bersamaan dapat menjadi salah satu cara untuk menghindari ketimpangan upah antara Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Selain menempuh jalur hukum dan mengusulkan perubahan mekanisme penetapan upah, KSPI dan Partai Buruh juga berencana menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Said menyebut pihaknya turut meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar penetapan UMP 2027.