NADIKABAR.COM — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut disiapkan salah satunya lantaran UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 berpotensi lebih rendah dibandingkan upah minimum di Bekasi dan Karawang.
Padahal, biaya hidup di Jakarta lebih tinggi.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya telah membahas rencana gugatan tersebut bersama pimpinan KSPI DKI Jakarta.
Namun, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, serikat buruh harus terlebih dahulu menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Kalau gubernur tidak mau revisi, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta pimpinannya dari KSPI maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN," kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).
Ia menjelaskan KSPI DKI berencana mengirimkan surat kepada gubernur untuk meminta revisi keputusan UMP.
Setelah surat disampaikan, gubernur memiliki waktu paling lama dua pekan untuk memberikan jawaban. Jika permintaan tersebut ditolak, serikat buruh dapat melanjutkan gugatan ke PTUN.
Said memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 30 hari, bergantung pada tahapan administrasi dan proses persidangan.
Meski demikian, ia menilai masih ada waktu untuk memperjuangkan revisi karena UMP 2027 baru berlaku pada 25 Januari 2027.
Menurut Said, salah satu alasan utama penolakan buruh adalah perbandingan nilai upah Jakarta dengan daerah penyangga. Ia memperkirakan upah minimum Bekasi dan Karawang dapat mencapai Rp6,2 juta hingga Rp6,35 juta apabila kenaikannya berada di kisaran 7,1 persen sampai 8 persen.
Kondisi tersebut, sambung Said, tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang menurutnya lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.
"Upah minimum DKI Jakarta Rp6,136 juta itu lebih rendah dari UMP Bekasi dan Karawang," ujarnya.
Selain menyiapkan gugatan, KSPI dan Partai Buruh meminta Pramono merevisi UMP DKI Jakarta 2027 dari Rp6.136.941 menjadi Rp6,21 juta.
Said mengatakan angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan menggunakan indeks alfa 1,0, sedangkan gubernur menetapkan kenaikan dengan alfa 0,77.
Di sisi lain, Said juga mengusulkan perubahan mekanisme penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya.
Ia meminta pemerintah pusat, DPR, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar penetapan UMP DKI Jakarta tidak dilakukan lebih dahulu dibandingkan penetapan UMK di daerah lain.
"Sebaiknya untuk tahun depan, saya akan mengusulkan pada pemerintah pusat dan DPR dan Menaker, UMP DKI itu jangan ditetapkan lebih dulu, karena DKI tidak ada UMK, UMP DKI itu seharusnya ditetapkan bersamaan dengan UMK," kata Said.
Ia menilai penetapan UMP Jakarta lebih awal berpotensi menimbulkan persoalan ketika daerah penyangga kemudian menetapkan upah minimum yang lebih tinggi.
Karena itu, menurut Said, penetapan secara bersamaan dapat menjadi salah satu cara untuk menghindari ketimpangan upah antara Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Selain menempuh jalur hukum dan mengusulkan perubahan mekanisme penetapan upah, KSPI dan Partai Buruh juga berencana menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Said menyebut pihaknya turut meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar penetapan UMP 2027.